nusakini.com-- Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) melakukan sejumlah pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemnaker. Pergantian Jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri. 

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang biasa yang merupakan bentuk penyegaran dalam rangka penyegaran untuk meningkatkan kinerja kementerian ketenagakerjaan,” kata Menaker Hanif pada pidato sambutan acara Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sekaligun Pelantikan di Gedung Tridharma Kemnaker Jakarta, Jumat (20/1). 

Kepada para pejabat baru, Menteri Hanif meminta agar para pejabat lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. Mereka diharapkan mampu menganalisis dan membaca dinamika masyarakat, agar program kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya. 

“Saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga mengharuskan kita meningkatkan kepekaan dalam membaca dan menganalisis kebutuhan masyarakat serta mendapatkannya dalam setiap program dan kebijakan yang konkrit,” lanjut Menteri Hanif. 

Pada kesempatan tersebut, Menaker memamaparkan sejumlah target Kemnaker di tahun 2017, diantaranya: 

1. Penataan aparatur, baik di pusat maupun UPT/UPTD 

2. Kemnaker sebagai banchmark yang berteknologi tinggi, sehingga memenuhi persyaratan K3 

• Menaker Hanif Resmikan Posko Pengaduan THR 2019
• Menaker Dukung Pembuatan Kartu Peduli Buruh Untuk Korban Bencana
• Komunitas Masyarakat Robotik Pertama di Indonesia Resmi Dibentuk
• Menaker: Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan
• Perlu Diperkuat, Hubungan Pekerja Pengusaha dalam Era Ekonomi Digital

3. Revitalisasi, reorientasi, dan rebranding BLK, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan pelatihan 

4. Penataan pelayanan dan perlindungan ternaga kerja melalui PTSA, pengembangan program desmigratif, dan pengawasan TKA di dalam negeri 

5. Menginternalisasi perselisihan hubungan industrial antara pihak pekerja/buruh dengan para pengusaha 

6. Pengawasan terpadu dalam rangka peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan yang ada di perusahaan 

7. Pengusatan sistem pengawasan dan pengendalian internal kementerian ketenagakerjaan 

8. Menjadikan Barenbang sebagai Pusat penelitian dan pengembangan, pusatpengkajian dan perencanaan, pusat basis data ketenagakerjaan, serta melakukan kajian dan perencaan akademis untuk pembuatan sekolah tinggi ketenagakerjaan. 

Tak lupa, Menaker mengingatkan kepada seluruh pejabat dan jajarannya di lingkungan Kemnaker untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kemnaker harus menjalankan tugasnya secara amanah, berintegritas, transparan, dan bersih dari praktik pungli. 

“Dan saya minta agar semua jajaran di kementerian berkomitmen dan terus memastikan agar di unit masing-masing tidak ada yang namanya pungli. Jadi pungli ini melibatkan seluruh jajaran di kementerian, baik di harus kita berantas bersama-bersama, secara kelembagaan dan pimpinan tinggi madaya hingga staf-staf di level paling bawah,” tegasnya.(p/ab)